JAKARTA – Karier cemerlang Inspektur Jenderal Polisi Ahrie Sonta Nasution di institusi Bhayangkara berakhir di meja sidang etik. Setelah menjalani pemeriksaan maraton selama 11 jam sejak pukul 09.00 hingga 20.00 WIB pada Selasa (10/11/2026), Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) resmi menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Kepala Divisi Hukum (Kadivkum) Polri tersebut.
Penyalahgunaan Akses Teknologi Polri
Dalam persidangan yang dipimpin oleh majelis etik Divisi Propam Mabes Polri, Ahrie Sonta terbukti melanggar kode etik kelembagaan dan kepribadian karena menyalahgunakan kewenangannya. Pelanggaran berat itu dilakukan saat ia menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Monitoring Robinopsnal Bareskrim Polri.
Kadiv Humas Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, memaparkan bahwa terduga pelanggar memanfaatkan fasilitas negara secara ilegal untuk menyadap komunikasi Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat negara, tokoh politik, pengusaha, dan jurnalis.
“Yaitu, diduga menggunakan kewenangan berupa akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai dengan prosedur,” ungkap Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir dalam konferensi pers di Gedung Divisi Propam Polri.
Atas putusan pemecatan tersebut, Ahrie Sonta tidak tinggal diam dan langsung menyatakan perlawanan hukum dengan mengajukan banding.
“Terduga pelanggar AS sesuai dengan haknya, dalam menanggapi putusan sidang telah menyatakan banding. Nanti ada proses untuk kemudian bandingnya akan diperiksa majelis di tingkat banding,” tambah Irjen Isir.
Babak Baru Penyidikan Pidana dan Perlindungan Saksi
Selain sanksi etik, kasus penyadapan yang berlangsung tanpa dasar hukum sepanjang 2025 hingga 2026 serta disertai upaya penghapusan rekam jejak digital pada Oktober 2026 ini terus bergulir di ranah pidana. Bareskrim Polri telah menahan Ahrie Sonta bersama mantan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo dan mantan Dirtipidnarkoba Irjen Pol. Eko Hadi Santoso di Rutan Mako Brimob Kelapa Dua, sementara tersangka keempat, Irjen Pol. Slamet Uliandi, belum ditahan karena faktor kesehatan pasca-stroke.
Di sisi lain, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) kini turun tangan menelaah permohonan perlindungan dari enam orang saksi kunci dalam skandal penyadapan ini. Ketua LPSK, Achmadi, menegaskan komitmen lembaganya dalam menjamin keamanan para saksi yang mengungkap kasus tersebut.
“Pelindungan terhadap saksi penting diberikan untuk menjamin rasa aman dengan mempertimbangkan situasi khusus yang dihadapi, termasuk tingkat kerentanan dan keseriusan tindak pidana,” kata Achmadi.
Seluruh perkembangan penyidikan, penetapan tersangka, hingga sanksi etik ini menjadi bagian dari langkah bersih-bersih internal kepolisian guna menjaga akuntabilitas penegakan hukum.
(Red/Put)
