Angka Anak Tidak Sekolah Turun 21 Persen, Disdik Jabar Akselerasi Program Jabar Sakola

BANDUNG, TRANSJABAR.COM— Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar) mengumumkan capaian gemilang dalam penanganan isu sosial-pendidikan daerah. Angka Anak Tidak Sekolah (ATS) di Jawa Barat berhasil diturunkan hingga 21 persen, sebuah pencapaian signifikan yang berhasil melampaui target awal intervensi yang dicanangkan pemerintah daerah.

Keberhasilan ini secara resmi dijadikan pijakan strategis oleh Pemprov Jabar bersama Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat untuk merealisasikan visi jangka panjang yang ambisius, yaitu Jawa Barat Bebas ATS atau Nol Anak Putus Sekolah pada tahun 2029.

Tiga Pilar Strategi Intervensi ATS di Jawa Barat

Untuk menekan angka putus sekolah dan mengembalikan anak-anak ke jalur pembelajaran, Pemprov Jabar mengandalkan integrasi tiga program terobosan utama:

1. Jalur Pendidikan yang Fleksibel

Bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan untuk mengikuti pembelajaran di sekolah reguler formal, pemerintah memaksimalkan keberadaan jalur alternatif resmi. Langkah ini direalisasikan melalui optimalisasi Sekolah Menengah Atas Terbuka (SMATer) serta Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk memfasilitasi program Kejar Paket A, B, dan C.

2. Pendataan Akurat Berbasis Aplikasi “Sada Jabar”

Akselerasi penurunan ATS ini didukung oleh pemanfaatan platform digital Sada Jabar. Melalui aplikasi inovatif ini, pemetaan anak putus sekolah dilakukan secara presisi dengan metode by name by address langsung hingga ke tingkat Rukun Tetangga (RT/RW) serta perangkat desa guna memastikan intervensi berjalan tepat sasaran.

3. Skema Bantuan Finansial Terintegrasi

Disdik Jabar juga memperluas akses jaminan belajar melalui Program Jabar Sakola (PJS). PJS menyalurkan empat skema bantuan penting, mulai dari subsidi operasional SPP bulanan/dana uang pangkal bagi siswa kurang mampu di SMA/SMK swasta mitra (Program Sekolah Swasta Kerja Sama/SSK), hingga bantuan personal kebutuhan pokok seperti seragam, buku, dan ongkos transportasi guna memastikan tidak ada kendala finansial yang memicu anak putus sekolah.

Merespons pencapaian yang melampaui target awal ini, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Purwanto, menyampaikan rasa syukur sekaligus menegaskan arah kebijakan ke depan agar seluruh jajaran tidak cepat berpuas diri.

“Alhamdulillah, penurunan 21 persen ini menjadi bukti nyata keseriusan kita bersama. Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas komitmen kuat serta sinergi yang terbangun antara Pemprov Jabar, BBPMP, Kementerian Agama, hingga seluruh jajaran pemerintah di 27 kabupaten/kota,” ujar Kadisdik Jabar, Purwanto.

“Namun, target kita jauh lebih besar. Capaian ini harus menjadi pijakan dan bahan evaluasi yang kuat. Kami mendorong seluruh daerah untuk terus ‘ngegas’ bersama, memastikan validasi data di lapangan semakin matang, dan bersama-sama bahu-membahu menuntaskan masalah ini agar target Jawa Barat tuntas dan bebas dari Anak Tidak Sekolah (ATS) secara total pada tahun 2029 bisa terwujud nyata,” tegasnya.

Melalui keberhasilan program intervensi ini, Dinas Pendidikan Jawa Barat turut mengetuk kepedulian seluruh elemen masyarakat. Warga diimbau untuk segera melaporkan ke pihak RT/RW atau aparat desa setempat jika mendapati adanya anak di sekitar lingkungan mereka yang putus sekolah, agar pemda dapat segera memfasilitasi hak belajar mereka kembali. (Put)