JAKARTA — Presiden RI Prabowo Subianto melakukan perombakan besar (reshuffle) jajaran pemerintahan dengan melantik 18 pejabat negara baru di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (1/10/2026). Langkah strategis ini mencakup rotasi dan pengangkatan baru pada level menteri koordinator, menteri teknis, wakil menteri, pimpinan lembaga negara, hingga pucuk pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) demi mempercepat efektivitas Kabinet Merah Putih.
Dalam prosesi pengambilan sumpah jabatan, Presiden Prabowo memimpin langsung pelantikan para pejabat yang didasarkan pada sejumlah Keputusan Presiden (Keppres) RI tersebut. Perombakan ini secara signifikan mengubah struktur koordinasi di tingkat atas pemerintahan.
Pada jajaran menteri koordinator dan menteri teknis, Presiden memercayakan posisi baru kepada Bahlil Lahadalia yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi (merangkap Menteri ESDM), Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), serta Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam). Selain itu, posisi menteri teknis diisi oleh Arrmanatha Christiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri dan Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian.
Untuk memperkuat kedeputian teknis, Presiden juga melantik jajaran wakil menteri, antara lain Dradjad Hari Wibowo sebagai Wakil Menko Bidang Perekonomian, Nurkholisoh Ibnu Aman serta Luky Alfirman sebagai Wakil Menteri Keuangan, Muhammad Saleh Mustafa sebagai Wakil Menteri Pertanian, dan Irwan Meilano sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan.
Perubahan besar turut menyasar kepemimpinan lembaga tinggi, badan negara, dan Ombudsman RI. Mantan Kapolri, Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, kini resmi beralih tugas menjadi Kepala Staf Kepresidenan (KSP). Selanjutnya, Komjen Polisi Dedi Prasetyo diangkat menjadi Kepala Badan Reforma Agraria Nasional, Aryanto Wibowo sebagai Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Komjen Polisi Fadil Imran sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa. Pada tubuh Ombudsman RI, Nuzran Joher resmi dilantik sebagai Ketua dengan didampingi Radian Syam sebagai Anggota.
Sementara itu, reorganisasi penting terjadi pada pucuk pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jabatan Kapolri resmi diserahterimakan kepada Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, yang dalam tugasnya akan didampingi oleh Komjen Polisi Wahyu Hadiningrat sebagai Wakapolri baru.
Usai pelantikan, para pejabat baru menyampaikan komitmen langsung mereka dalam menjalankan tugas. Kapolri baru Jenderal Suyudi Ario Seto menyatakan kesiapannya untuk menjaga stabilitas keamanan nasional, menegakkan hukum berkeadilan, serta mengawal program strategis pemerintah. Senada dengan itu, KSP Listyo Sigit Prabowo menekankan pentingnya efektivitas pengendalian program prioritas presiden tanpa hambatan birokrasi, sehingga seluruh program kerja kabinet dapat segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. (Put)
