Bareskrim Polri Terbitkan Laporan Baru, Usut Dugaan Makar di Balik Penyadapan Presiden Prabowo Subianto

JAKARTA – Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Negara Republik Indonesia resmi menerbitkan laporan polisi (LP) khusus untuk mengusut dugaan tindak pidana makar yang berkembang dari perkara penyadapan ilegal terhadap Presiden RI, Prabowo Subianto. Langkah hukum baru ini diambil setelah tim khusus penyidik mengantongi bukti permulaan yang cukup terkait indikasi motif di balik aksi penyadapan tersebut.

Perkara dugaan makar ini merupakan pengembangan dari penyidikan kasus akses ilegal (illegal access) dan penghapusan data elektronik yang sebelumnya telah ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri. Dalam kasus penyadapan ilegal tersebut, penyidik telah menetapkan empat orang perwira tinggi Polri sebagai tersangka dan melakukan penahanan terhadap mereka di Rutan Mako Brimob.

Keempat tersangka yang kini juga berstatus sebagai terduga pelaku dalam penyelidikan tindak pidana makar tersebut meliputi mantan Kapolri periode 2021–2026 Jenderal Pol. (Purn.) Listyo Sigit Prabowo, serta tiga jenderal polisi bintang dua, yakni Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol. Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol. Slamet Uliandi.

Konstruksi Perkara dan Peran Terduga

Kasus ini bermula dari kecurigaan atas instruksi pembubaran grup percakapan WhatsApp dan perintah penghapusan jejak digital hasil sadapan dari sistem manajemen penyadapan (Lawful Interception Management System/LIMS) sekitar Oktober 2026. Penyadapan diduga dilakukan sepanjang tahun 2025 hingga 2026 terhadap sejumlah nomor telepon, termasuk milik Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, hingga kalangan media, tanpa melalui prosedur verifikasi dan surat permohonan resmi penyidik.

Dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (12/11/2026), Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto membeberkan bahwa Listyo Sigit diduga berperan sebagai pemberi perintah sekaligus pengguna akhir (end user) dari informasi hasil penyadapan tersebut. Penyidik Bareskrim juga telah memeriksa puluhan saksi, termasuk dari pihak vendor penyedia sistem serta ahli pidana dan hukum tata negara, sebelum menerbitkan laporan polisi khusus untuk dugaan makar.

Tanggapan Langsung Pejabat Berwenang

Kepala Bareskrim Polri, Komjen Pol. Asep Safrudin, mengonfirmasi secara langsung penerbitan laporan polisi khusus tersebut sebagai bentuk keseriusan Polri dalam menuntaskan kasus ini hingga ke akar motifnya.

“Kita telah menemukan bukti permulaan yang cukup untuk membuat satu laporan polisi terkait dengan tindak pidana makar,” ujar Komjen Pol. Asep Safrudin dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (12/11/2026). “Jadi kemarin kami sudah menerbitkan laporan polisi khusus penanganan tindak pidana makar terhadap para terduga pelaku, yaitu empat orang yang sudah di dalam [kasus penyadapan].”

Asep menegaskan bahwa penanganan perkara dugaan makar ini masih berstatus penyelidikan dan dapat terus berkembang seiring pendalaman fakta hukum di lapangan.

Sementara itu, Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto menekankan bahwa seluruh konstruksi peran yang diungkapkan ke publik tetap harus diuji melalui proses pembuktian hukum yang sah dan transparan.

“Seluruh uraian peran tersebut merupakan dugaan yang masih harus dibuktikan melalui proses hukum dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah,” tegas Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto di hadapan anggota dewan dan awak media.

Hingga saat ini, tim penyidik Bareskrim Polri terus berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain serta memastikan perlindungan terhadap para saksi yang memberikan keterangan.

(Red)