JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil lima pegawai Direktorat Jenderal Pajak (DJP) pada Selasa (17/11/2026). Mereka diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan gratifikasi senilai Rp 20,7 miliar yang menjerat mantan Kepala Kanwil DJP Jakarta Khusus, Muhamad Haniv.
Kelima pegawai pajak yang dipanggil tersebut adalah Imanul Hakim, Budi Prasetya, I Ketut Bagiarta, Wahono Saputro, dan Nadia Riasari Wisatayanti.
“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, Selasa (17/11/2026). Meski demikian, pihak KPK belum membocorkan materi pemeriksaan kelima saksi tersebut.
Sebelumnya, Muhamad Haniv telah ditetapkan sebagai tersangka sejak Februari 2025 dan resmi ditahan KPK pada Agustus 2026.
Saat masih menjabat, Haniv diduga memanfaatkan posisinya untuk meminta dana sponsor acara fashion show anaknya kepada sejumlah perusahaan Wajib Pajak (WP).
“Permintaan itu ditujukan kepada beberapa perusahaan di Jakarta ataupun di luar Jakarta, yang merupakan Wajib Pajak,” jelas Plt Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Husein.
Dari permintaan tersebut, uang sekitar Rp 700 juta mengalir ke rekening anak Haniv. Tak berhenti di situ, penyidik juga mengendus penerimaan gratifikasi lain yang berlangsung dalam rentang waktu cukup panjang, yakni antara tahun 2013 hingga 2022.
Penerimaan tersebut berbentuk mata uang asing (valuta asing) yang sebagian disalurkan melalui perantara berinisial BSA dan ditempatkan dalam instrumen deposito, sehingga total akumulasi dugaan gratifikasi mencapai angka Rp 20,7 miliar.
Atas dugaan tindak pidana tersebut, Muhamad Haniv disangkakan melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
(Put)



