KABUPATEN CIREBON | Transjabar .com – Program Revitalisasi Sekolah Tahun Anggaran 2026 yang tengah digenjot pemerintah untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan kini menjadi sorotan di wilayah Kecamatan Karangsembung, Kabupaten Cirebon.
Pasalnya, muncul dugaan adanya oknum konsultan berinisial PWO yang diduga mengarahkan sejumlah pihak sekolah dan panitia pembangunan satuan pendidikan (P2SP) untuk melakukan pembelian material bangunan kepada vendor atau pihak tertentu.
Dugaan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai independensi konsultan dalam menjalankan tugas pendampingan program revitalisasi sekolah. Sebab, pelaksanaan program yang bersumber dari anggaran pemerintah harus mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta kewenangan masing-masing pihak sesuai ketentuan.
Menanggapi persoalan tersebut, Ketua LSM KOMPAK Korbasis Karangsembung Raya, Ade Falah, melontarkan kritik keras. Ia menegaskan bahwa konsultan seharusnya menjalankan fungsi pendampingan dan pengawasan teknis sesuai tugas pokok dan fungsinya, bukan justru diduga mengarahkan atau mengintervensi sekolah dalam menentukan tempat pembelian material.
“Jangan sampai keberadaan konsultan justru menjadi pintu masuk intervensi terhadap pihak sekolah maupun panitia P2SP. Konsultan harus bekerja profesional sesuai tupoksinya. Urusan pengelolaan kegiatan harus tetap mengacu pada aturan dan mekanisme yang berlaku,” tegas Ade Falah , Sabtu ( 21/11/26 ).
Menurutnya, program revitalisasi sekolah merupakan program pemerintah yang harus benar-benar memberikan manfaat bagi dunia pendidikan, bukan menjadi ruang bagi kepentingan pihak tertentu.
Ade Falah juga menegaskan bahwa LSM KOMPAK akan terus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan program revitalisasi sekolah di wilayah Kecamatan Karangsembung.
“Kami dari KOMPAK akan terus mengawal program revitalisasi ini. Jangan sampai pelaksanaannya di lapangan dimainkan oleh oknum sekolah, konsultan, ataupun pihak panitia yang memiliki kepentingan tertentu,” ujarnya.
Ia menambahkan, apabila dalam proses pengawasan ditemukan indikasi penyimpangan, praktik yang merugikan keuangan negara, atau pelanggaran terhadap ketentuan pelaksanaan program, pihaknya tidak akan segan menempuh langkah pengaduan kepada instansi berwenang.
“Kalau kami menemukan bukti adanya penyimpangan yang merugikan negara maupun masyarakat, tentu akan kami tindak lanjuti melalui laporan resmi kepada aparat penegak hukum atau instansi terkait. Jangan sampai program yang tujuannya membangun pendidikan justru dimanfaatkan untuk kepentingan segelintir orang,” tandasnya.
KOMPAK berharap seluruh pihak yang terlibat dalam program revitalisasi sekolah dapat bekerja secara profesional, transparan, dan tidak melakukan tindakan yang berpotensi mengarahkan penggunaan anggaran kepada kepentingan vendor tertentu.
Program revitalisasi sekolah harus menjadi sarana membangun kualitas pendidikan, bukan ladang kepentingan. Setiap rupiah anggaran negara harus digunakan secara tepat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
( red )



