JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid akhirnya buka suara mengenai kabar pengunduran dirinya dari jabatannya di jajaran Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar.
Keputusan krusial ini ia sampaikan secara langsung seusai menghadiri Rapat Kerja di Kompleks Parlemen, Senayan.Nusron menegaskan bahwa keputusan untuk meletakkan jabatan struktural ini bukan keputusan mendadak.
Langkah ini diakui telah melewati proses pertimbangan yang matang serta pembicaraan mendalam dengan pimpinan tertinggi partai sejak jauh-jauh hari.
“Kalau soal itu kami sudah lama diskusi dengan Pak Bahlil, dari tahun lalu. Jadi selebihnya lebih baik tanyakan sama Pak Bahlil selaku ketua umum, kami sudah pernah diskusi masalah itu, lama,” ujar Nusron Wahid saat dikonfirmasi oleh awak media di Gedung DPR RI.
Ketika didesak lebih jauh mengenai motif utama ataupun pertimbangan khusus di balik keputusannya tersebut, Nusron memilih enggan membeberkannya ke publik dan meminta media menghargai ranah pribadinya.
“Mohon maaf ya, mohon maaf ya, saya punya privasi untuk jalan, boleh nggak saya jalan,” pungkasnya sembari menyudahi wawancara.
Sekretaris Jenderal Partai Golkar, M. Sarmuji, membenarkan bahwa Nusron Wahid secara formal telah mengajukan pengunduran dirinya langsung di hadapan Ketua Umum. Menurut catatan internal, pengunduran diri tersebut bahkan sudah disampaikan sejak beberapa bulan yang lalu. Sarmuji juga meluruskan status keanggotaan Nusron pasca-mundur dari kepengurusan.
“Pak Nusron mundur dari pengurus lebih dari enam bulan lalu. Mungkin mau fokus untuk hal lain. Iya, beliau tetap menjadi anggota Golkar. Mas Nusron menyampaikan langsung ke Ketua Umum. Kemungkinan Pak Nusron berkonsentrasi ke urusan yang lain tetapi masih punya komitmen untuk tetap berada di Partai Golkar,” jelas Sarmuji saat dihubungi terpisah.
Di sisi lain, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia memilih untuk tidak memberikan pernyataan detail ataupun berkomentar banyak ketika dikonfirmasi oleh awak media mengenai alasan spesifik mundurnya Nusron Wahid dari jajaran pengurus pusat. Bahlil yang ditemui seusai menghadiri agenda dinasnya hanya memberikan isyarat menolak menjawab dan langsung bergegas meninggalkan lokasi.
Isu mundurnya Nusron Wahid dari kepengurusan DPP Partai Golkar periode 2024–2029 mencuat ke publik bersamaan dengan langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tengah mendalami dugaan kasus suap dan gratifikasi pengurusan HGB Summarecon di Kabupaten Bogor.
Kasus ini sempat menyeret nama beberapa pihak di lingkungan kementerian serta kader partai. Terkait proses hukum yang bergulir di KPK tersebut, Nusron sebelumnya sempat menyatakan bahwa dirinya menghormati penuh serta menyerahkan seluruh mekanisme hukum yang berlaku kepada pihak berwenang.(put)
