BEKASI — Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo, meluapkan kemarahan besar saat menggelar inspeksi mendadak (sidak) tanpa pengawalan protokoler di area persawahan Desa Karangharja, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (26/9/2026). Langkah ini diambil setelah sang Menteri mendeteksi adanya kesenjangan fatal antara laporan internal instansinya yang mengeklaim pengairan aman, dengan lonjakan aduan riil masyarakat di lapangan.
Di lokasi sidak, Dody mendapati sedikitnya 1.000 hektare lahan pertanian produktif kering kerontang akibat tidak mendapatkan pasokan air selama tujuh bulan berturut-turut. Ironisnya, bencana kekeringan ini terjadi padahal terdapat aliran sungai besar berdebit air melimpah yang berjarak hanya dua kilometer dari area sawah tersebut.
Melihat kenyataan tersebut, Menteri PU langsung menghubungi Direktur Jenderal Sumber Daya Air (Dirjen SDA), Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw, melalui sambungan telepon untuk menegur keras kinerja jajarannya serta pihak Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum yang dinilai abai.
Dody bahkan mengancam akan mengganti para pejabat teknis dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang bertanggung jawab jika persoalan ini tidak tuntas dalam waktu dekat.
“Ada sungai dua kilometer di situ yang tidak pernah kering, gampang saja tinggal tarik airnya pakai pompa ke saluran irigasi. Tapi ini dibiarkan sampai tujuh bulan. Berarti anak buah kamu tidur selama ini!” ujar Dody dengan nada tinggi saat menghubungi Dirjen SDA dari tengah pematang sawah.
Sebaliknya, setelah meluapkan kekecewaan kepada jajaran birokrasi, Menteri PU menunjukkan sikap simpatik dengan langsung memeluk dan meminta maaf secara terbuka kepada Supandi, salah satu perwakilan petani setempat yang terpaksa merogoh kocek pribadi demi membeli mesin pompa mandiri.
Melalui keterangan pers lanjutan pada Minggu (27/9/2026), Menteri PU Dody Hanggodo mengklarifikasi ketegasannya di lapangan dan meminta maaf jika sikapnya dinilai terlalu keras. Namun, ia menekankan bahwa integritas data adalah harga mati untuk menyukseskan target swasembada pangan nasional.
“Ketika laporan dari lapangan dan percakapan masyarakat menunjukkan kondisi yang berbeda dengan laporan internal yang saya terima, maka saya merasa perlu melihat sendiri apa yang sebenarnya terjadi. Tolong dikerjakan dengan benar. Saya minta maaf ke para petani di sini, ini murni kelalaian kami. Harusnya penanganan ini tidak hanya dilakukan di atas kertas atau sekadar menunggu laporan ‘Pemberian Harapan Palsu’ (PHP)”. tegasnya
Menteri PU telah menginstruksikan jajaran PPK dan tim teknis Ditjen SDA untuk segera turun ke lokasi mulai pekan ini guna melakukan pengerukan sedimentasi serta memasang pompa air darurat sebagai solusi jangka pendek bagi para petani Pebayuran. (Put)
