CIREBON, ASTANAJAPURA | Transjabar.com – Kekecewaan warga terhadap kondisi jalan rusak di jalur Mertapada–Munjul hingga Gumulung Tonggoh, Kabupaten Cirebon, akhirnya memuncak. Setelah bertahun-tahun mengalami kerusakan tanpa perbaikan permanen, masyarakat menggelar aksi unjuk rasa ke Kantor Kecamatan Astanajapura, Selasa (12/05/2026), sebagai bentuk protes terhadap lambannya penanganan infrastruktur jalan tersebut.
Aksi yang mengusung slogan “Rakyat Melawan, Rakyat Menggugat” itu menjadi simbol kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah yang dinilai kurang serius menangani akses utama warga. Jalan berlubang dan rusak parah tidak hanya menghambat aktivitas ekonomi dan pendidikan, tetapi juga membahayakan keselamatan pengguna jalan setiap harinya.
Koordinator lapangan aksi, Alip, menegaskan bahwa jalan merupakan kebutuhan vital masyarakat yang seharusnya menjadi prioritas pemerintah daerah.
“Jalan adalah jantung perekonomian dan mobilitas pendidikan masyarakat. Jangan sampai pemerintah acuh terhadap jalan rusak yang bisa menyebabkan kecelakaan bahkan korban jiwa,” tegasnya.
Menurut Alip, ruas jalan Mertapada–Gumulung telah mengalami kerusakan selama kurang lebih 10 tahun tanpa adanya perbaikan berarti. Warga pun mempertanyakan penggunaan anggaran infrastruktur daerah yang seharusnya diprioritaskan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan.
“Rakyat berhak menggugat ketika pemerintah dianggap lalai memenuhi kebutuhan dasar masyarakat,” ujarnya.
Kemarahan warga juga terlihat dari munculnya sejumlah spanduk sindiran yang dipasang di sepanjang jalan rusak. Salah satunya berada di dekat perlintasan rel kereta api dengan tulisan mencolok, “Selamat Datang di Jalan Seribu Lobang.” Tulisan itu menjadi gambaran nyata rasa kecewa masyarakat terhadap kondisi jalan yang selama bertahun-tahun dibiarkan rusak tanpa solusi permanen.
Warga menilai pemerintah baru bergerak melakukan perbaikan setelah muncul rencana aksi demonstrasi. Namun masyarakat berharap langkah tersebut tidak berhenti pada perbaikan sementara atau tambal sulam semata.
“Warga sudah lama kesal karena jalan ini rusak parah. Ironisnya, pemerintah baru bergerak setelah muncul rencana aksi. Kami berharap jangan hanya tambal sulam, tetapi dilakukan perbaikan permanen atau betonisasi,” harap Alip.
Aksi warga berakhir dengan kekecewaan lantaran tidak ada pejabat terkait yang menemui massa aksi untuk memastikan realisasi tuntutan mereka. Meski demikian, masyarakat masih menunggu komitmen nyata Pemerintah Kabupaten Cirebon dalam merealisasikan pembangunan permanen pada jalur penghubung antarwilayah tersebut agar kerusakan tidak terus berulang.
Kondisi ini dinilai menjadi potret lemahnya perhatian terhadap infrastruktur dasar masyarakat pedesaan. Jalan yang seharusnya menjadi sarana penghubung aktivitas ekonomi, pendidikan, pertanian, hingga layanan kesehatan justru berubah menjadi sumber keluhan dan ancaman keselamatan warga.
Kerusakan jalan yang dibiarkan bertahun-tahun bukan hanya menimbulkan kerugian materi akibat kendaraan rusak, tetapi juga memicu hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap keseriusan pemerintah dalam memenuhi hak dasar rakyat. Di tengah berbagai pembangunan yang terus digaungkan, warga berharap pemerintah tidak menutup mata terhadap persoalan yang langsung dirasakan masyarakat setiap hari.
Masyarakat juga meminta pemerintah daerah tidak hanya hadir saat tekanan publik menguat atau ketika aksi demonstrasi mencuat ke permukaan. Menurut warga, pembangunan infrastruktur seharusnya dilakukan berdasarkan kebutuhan rakyat, bukan sekadar meredam kritik atau menjaga citra.
Kini masyarakat hanya ingin satu hal, yakni bukti nyata. Bukan janji, bukan tambal sulam sementara, melainkan pembangunan permanen yang benar-benar mampu menjawab keresahan warga selama bertahun-tahun.
( Falah )
