BANDUNG – Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang akrab disapa KDM, memberikan pernyataan resmi yang menarik perhatian publik terkait dinamika penyampaian aspirasi di wilayahnya. Alih-alih merespons negatif atau merasa terusik oleh maraknya gelombang protes, keluhan, hingga sindiran dari masyarakat di media sosial, KDM justru menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi yang mendalam terhadap sikap kritis warga Jawa Barat.
Menurut KDM, masyarakat yang berani menyampaikan keluhan mengenai pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, hingga lambatnya perbaikan infrastruktur secara terbuka merupakan aset penting dalam demokrasi. Sikap kritis tersebut dinilainya sebagai bentuk kepedulian yang nyata terhadap kemajuan pembangunan di Jawa Barat.
“Saya sangat berterima kasih atas setiap masukan, keluhan, bahkan kritik tajam yang disampaikan secara terbuka oleh warganet maupun elemen masyarakat lainnya. Ini adalah bentuk kontrol sosial yang sangat kami butuhkan. Kritik ini menjadi pengingat penting agar kami di jajaran pemerintahan tidak terlena, tidak merasa cepat puas, dan tahu persis apa yang menjadi kebutuhan riil masyarakat di lapangan,” ujar KDM
Sikap terbuka KDM ini dibuktikannya dalam beberapa momen krusial, salah satunya ketika ia memilih duduk lesehan langsung di atas aspal bersama para mahasiswa dan masyarakat untuk mendengarkan keluhan kerusakan jalan. Langkah ini menegaskan komitmen Pemprov Jabar untuk selalu hadir dan mendengar, sekaligus mengikis jarak antara pemimpin dan rakyatnya.
Pernyataan KDM ini bukan sekadar pemanis di media sosial, melainkan tecermin langsung dari serangkaian aksi nyata di lapangan. Salah satu momen krusial yang menyita perhatian publik adalah ketika KDM menerima aksi unjuk rasa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FKIP Universitas Buana Perjuangan Karawang beserta masyarakat setempat. Aksi protes tersebut menuntut perbaikan kerusakan parah pada Jalan Raya Badami-Loji di Karawang, yang merupakan jalan di bawah wewenang Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Bagi KDM, dinamika Jawa Barat yang kini dihuni oleh masyarakat yang semakin kritis dan melek informasi harus dijawab dengan keterbukaan informasi yang setara. Melalui keterbukaan ini pula, Pemprov Jabar secara bertahap terus membenahi diri, mulai dari penataan BUMD agar lebih profesional hingga meluncurkan program siaran langsung informasi lowongan kerja secara transparan di berbagai wilayah industri untuk menekan angka pengangguran.
Mengakhiri keterangannya, KDM kembali mengajak seluruh elemen masyarakat, komunitas pemuda, hingga kalangan mahasiswa untuk tidak lelah mengawal roda pemerintahan dan menjaga iklim demokrasi di Jawa Barat agar tetap sehat, transparan, serta berpihak pada kesejahteraan rakyat.(put)
