JAKARTA – Penyidik Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri telah melakukan penggeledahan di kediaman mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, pada Kamis, 5 November 2026. Langkah hukum ini merupakan bagian dari penyidikan kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah pejabat negara dan tokoh publik lainnya yang diduga telah berlangsung sejak tahun 2025.
Fakta penggeledahan tersebut dikonfirmasi secara resmi oleh Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto saat menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (12/11/2026).
Dalam pemaparannya di hadapan anggota dewan, Jenderal Suyudi menjelaskan bahwa penggeledahan dilakukan tepat satu hari setelah tim penyidik menangkap dan menahan Listyo Sigit di Rumah Tahanan (Rutan) Mako Brimob Mabes Polri pada Rabu, 4 November 2026. Sebelum penggeledahan dilaksanakan, Polri terlebih dahulu menggelar perkara atau ekspose bersama pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI).
“Pada 5 November 2026, dilakukan ekspose atau gelar perkara bersama Kejaksaan Agung Republik Indonesia, penggeledahan kediaman Jenderal LSP, serta gelar penetapan tersangka SU (Irjen Slamet Uliandi). Pada hari yang sama dilakukan pemeriksaan tambahan terhadap AS,” ujar Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI.
Dalam rangkaian pengusutan kasus yang bermula dari laporan polisi tertanggal 31 Oktober 2026 ini, Bareskrim Polri telah memeriksa 28 orang saksi dan enam orang ahli. Penyidik juga turut mengamankan sejumlah barang bukti elektronik dan dokumen penting yang berkaitan dengan aktivitas pemantauan komunikasi tanpa prosedur hukum.
Barang bukti yang telah disita oleh penyidik meliputi 15 unit telepon genggam, tujuh unit flashdisk, dua unit iPad, empat unit perangkat komputer atau laptop, satu unit modem, serta berbagai catatan log data aktivitas penyadapan. Meski demikian, pihak kepolisian belum merinci secara spesifik item mana saja dari daftar barang bukti tersebut yang ditemukan langsung di dalam kediaman Listyo Sigit.
Berdasarkan hasil penyidikan sementara, Listyo Sigit diduga berperan memberikan perintah dan menentukan target penyadapan, baik secara lisan maupun melalui pesan singkat WhatsApp. Ia juga diduga menjadi penerima hasil akhir atau end user dari informasi yang disadap menggunakan sistem LIMS dan perangkat PenLinkX.
Selain Listyo Sigit Prabowo, Polri telah menetapkan tiga perwira tinggi Polri lainnya sebagai tersangka dalam perkara yang sama, yakni:
• Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution (Kepala Divisi Hukum Polri)
• Irjen Pol Eko Hadi Santoso (Mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri)
• Irjen Pol Slamet Uliandi (Mantan Kepala Divisi TIK Polri)
Atas perbuatan tersebut, para tersangka dijerat dengan pasal berlapis sesuai peran masing-masing, antara lain Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan penyadapan ilegal dengan ancaman pidana maksimal 10 tahun penjara, serta Pasal 332 KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terkait akses ilegal dan penghilangan data elektronik.
Menutup penjelasannya di hadapan parlemen, Kapolri Jenderal Suyudi menegaskan bahwa seluruh proses penyidikan berjalan transparan dan tetap berpegang pada koridor hukum yang berlaku.
“Seluruh uraian peran tersebut merupakan dugaan yang masih harus dibuktikan melalui proses hukum dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah,” tegas Jenderal Suyudi.
Saat ini, Listyo Sigit Prabowo masih menjalani masa penahanan hingga 23 November 2026 untuk kepentingan pemberkasan perkara bersama tersangka Ahrie Sonta dan Eko Hadi di Rutan Mako Brimob. Sementara itu, tersangka Slamet Uliandi menjalani status tahanan rumah sejak 11 November 2026 berdasarkan pertimbangan kondisi kesehatan dari hasil pemeriksaan Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Pusdokkes) Polri.
(Red)
