JAKARTA – Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi partai politik secara resmi mengajukan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait dugaan tidak terpenuhinya syarat jabatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pengajuan usulan ini merupakan tindak lanjut parlemen terhadap polemik ijazah pendidikan Gibran yang sebelumnya telah bergulir di ranah hukum hingga tingkat Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Dokumen usulan tersebut diserahkan secara resmi oleh perwakilan pengusul dalam rapat bersama Pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (11/11/2026). Rapat penerimaan berkas dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa didampingi Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal.
Berdasarkan rekapitulasi berkas fisik yang diverifikasi dalam rapat, dukungan terhadap Hak Menyatakan Pendapat ini datang dari perwakilan seluruh delapan fraksi yang ada di parlemen. Jumlah pengusul telah melampaui ambang batas minimal pengajuan HMP sesuai Undang-Undang MD3, yakni minimal 25 anggota dari lebih dari satu fraksi.
Adapun rincian sebaran 120 anggota DPR RI yang menandatangani usulan tersebut meliputi:
• Fraksi PKS. Sebanyak 28 anggota (terwakili antara lain oleh Mardani Ali Sera).
• Fraksi Partai NasDem. Sebanyak 19 anggota (terwakili antara lain oleh Sugeng Suparwoto dan Fauzi Amro).
• Fraksi PKB. Sebanyak 18 anggota (terwakili antara lain oleh Muhammad Khozin dan Sudjatmiko).
• Fraksi Partai Demokrat. Sebanyak 18 anggota (terwakili antara lain oleh Benny K. Harman dan Hinca Pandjaitan).
• Fraksi PDI Perjuangan. Sebanyak 14 anggota (terwakili antara lain oleh Dolfie O.F.P., Abidin Fikri, Adian Napitupulu, dan TB Hasanuddin).
• Fraksi Partai Golkar. Sebanyak 11 anggota (terwakili antara lain oleh Ahmad Doli Kurnia Tandjung dan Ahmad Irawan).
• Fraksi Partai Gerindra. Sebanyak 11 anggota (terwakili antara lain oleh Azis Subekti dan Bahtra Banong).
• Fraksi PAN. Sebanyak 1 anggota, yakni Sarifuddin Sudding.
Mode AI
Semua
Kecocokan visual
Berikut adalah narasi berita lengkap, jelas, dan detail berdasarkan peristiwa pada tangkapan layar yang Anda bagikan, dilengkapi dengan kutipan tanggapan langsung dari para pihak terkait:
JAKARTA – Sebanyak 120 anggota DPR RI dari delapan fraksi partai politik secara resmi mengajukan usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait dugaan tidak terpenuhinya syarat jabatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Pengajuan usulan ini merupakan tindak lanjut parlemen terhadap polemik ijazah pendidikan Gibran yang sebelumnya telah bergulir di ranah hukum hingga tingkat Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA).
Dokumen usulan tersebut diserahkan secara resmi oleh perwakilan pengusul dalam rapat bersama Pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Rabu (11/11/2026). Rapat penerimaan berkas dipimpin langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa didampingi Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal.
Rincian Sebaran 120 Pengusul dari Delapan Fraksi
Berdasarkan rekapitulasi berkas fisik yang diverifikasi dalam rapat, dukungan terhadap Hak Menyatakan Pendapat ini datang dari perwakilan seluruh delapan fraksi yang ada di parlemen. Jumlah pengusul telah melampaui ambang batas minimal pengajuan HMP sesuai Undang-Undang MD3, yakni minimal 25 anggota dari lebih dari satu fraksi.
Adapun rincian sebaran 120 anggota DPR RI yang menandatangani usulan tersebut meliputi:
•Fraksi PKS. Sebanyak 28 anggota (terwakili antara lain oleh Mardani Ali Sera).
•Fraksi Partai NasDem. Sebanyak 19 anggota (terwakili antara lain oleh Sugeng Suparwoto dan Fauzi Amro).
•Fraksi PKB. Sebanyak 18 anggota (terwakili antara lain oleh Muhammad Khozin dan Sudjatmiko).
•Fraksi Partai Demokrat. Sebanyak 18 anggota (terwakili antara lain oleh Benny K. Harman dan Hinca Pandjaitan).
•Fraksi PDI Perjuangan. Sebanyak 14 anggota (terwakili antara lain oleh Dolfie O.F.P., Abidin Fikri, Adian Napitupulu, dan TB Hasanuddin).
•Fraksi Partai Golkar. Sebanyak 11 anggota (terwakili antara lain oleh Ahmad Doli Kurnia Tandjung dan Ahmad Irawan).
•Fraksi Partai Gerindra. Sebanyak 11 anggota (terwakili antara lain oleh Azis Subekti dan Bahtra Banong).
•Fraksi PAN. Sebanyak 1 anggota, yakni Sarifuddin Sudding.
Dalam rapat penerimaan dokumen tersebut, Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa memastikan bahwa berkas usulan telah memenuhi syarat administratif sesuai Pasal 211 ayat (1) UU MD3 dan Pasal 192 ayat (1) Tata Tertib DPR.
“Berdasarkan penyampaian dari perwakilan masing-masing pengusul, total yang mengusulkan untuk HMP ini berdasarkan yang ditandatangani adalah 120 orang. Apabila diperhatikan apa yang disampaikan oleh para pengusul, maka hak menyatakan pendapat ini terkait dengan ketentuan Pasal 79 ayat 3 huruf c yaitu HMP atas Wakil Presiden yang tidak lagi memenuhi syarat sebagai Wapres RI. Usulan ini selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan mekanisme yang berlaku,” ujar Saan Mustopa di Kompleks Parlemen, Rabu (11/11/2026).
Senada dengan itu, perwakilan pengusul dari Fraksi Partai Demokrat, Benny K. Harman, menegaskan bahwa tujuan utama dari usulan HMP yang diteken oleh 18 anggota fraksinya adalah pemberhentian Wakil Presiden.
“Sehingga, dengan demikian harus diberhentikan, dimakzulkan dari jabatannya sebagai wakil presiden,” tegas Benny saat membacakan pandangan fraksinya.
Sementara itu, perwakilan dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, menyatakan bahwa langkah konstitusional melalui HMP perlu diambil agar polemik di tengah masyarakat tidak terus berlarut-larut.
“Kami melihat polemik ini harus segera disudahi. Energi kita terlalu mubazir, banyak dikuras untuk hal-hal yang tidak berkorelasi langsung dengan hajat hidup orang banyak,” kata Khozin.
Di sisi lain, pihak Istana Kepresidenan menyatakan menghormati sepenuhnya langkah politik yang bergulir di Senayan. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa hak menyatakan pendapat merupakan kewenangan konstitusional yang dimiliki oleh lembaga legislatif.
“Kalau berkenaan dengan proses yang terjadi di DPR itu tentunya adalah proses politik yang juga harus sama-sama kita hormati. Bagaimanapun memang ada hak-hak yang dimiliki oleh DPR maupun oleh anggota DPR,” ujar Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Setelah diterima oleh Pimpinan DPR RI, berkas usulan HMP akan diverifikasi keabsahan tanda tangannya oleh Kesetjenan DPR RI sebelum dibawa ke Rapat Paripurna terdekat. Sesuai ketentuan Pasal 7B UUD 1945 dan UU MD3, keputusan untuk menyetujui HMP hanya sah apabila rapat paripurna dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPR dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir.
Jika disetujui, DPR akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) sebelum meneruskan pendapat tersebut ke Mahkamah Konstitusi untuk diperiksa dan diputus sesuai konstitusi.
(Red/Put)
