JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Rosario de Marshall alias Hercules, sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pengurusan Hak Guna Bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) dan penerimaan lainnya di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Hercules tiba di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Rabu (11/11/2026) sekitar pukul 10.22 WIB. Pemeriksaan ini berfokus pada penelusuran asal-usul aliran dana sebesar Rp800 juta yang sebelumnya telah ia kembalikan secara kooperatif melalui tim kuasa hukumnya pada Kamis (15/10/2026). Uang tunai tersebut telah resmi disita oleh penyidik karena diduga merupakan pemberian dari pihak PT Summarecon Agung terkait pengelolaan serta proses pembukaan blokir lahan perusahaan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Setibanya di Gedung KPK, Hercules memberikan keterangan langsung kepada awak media mengenai tujuan kehadirannya memenuhi panggilan penyidik.
“Jadi, kedatangan hari ini karena kami dipanggil untuk menjelaskan terkait uang itu sebenarnya asal-usulnya dari mana, makanya hari ini kami datang untuk menjelaskan terkait itu,” ujar Hercules di Gedung Merah Putih KPK, Rabu (11/11/2026).
Selain mengklarifikasi asal-usul dana Rp800 juta tersebut, Hercules juga menegaskan bahwa kesaksiannya berkaitan dengan sengketa lahan milik Summarecon serta keterlibatan para pejabat di Kementerian ATR/BPN maupun pihak swasta yang telah ditangkap dalam perkara ini.
“Kita mau kasih keterangan terkait urusan persoalan tanah Summarecon dan terkait juga pejabat-pejabat yang ditangkap sama Dirjen ATR dan pejabat Summarecon juga. Dan juga terkait uang yang kemarin saya balikin lewat tim kuasa hukum GRIB Jaya untuk kembalikan ke KPK,” imbuhnya.
Dalam kesempatan yang sama, ia turut menyinggung dugaan perubahan status Sertifikat Hak Milik (SHM) atas lahan seluas 65 hektare menjadi Hak Guna Bangunan (HGB). Namun, terkait aspek legalitas dan rincian hukum atas sengketa lahan 65 hektare tersebut, Hercules menyerahkan penjelasan lebih lanjut kepada tim penasihat hukumnya.
Di sisi lain, Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengonfirmasi bahwa keterangan Hercules sangat dibutuhkan untuk membuat konstruksi perkara menjadi terang. Menurutnya, penyidik mengapresiasi langkah pengembalian uang Rp800 juta tersebut sebagai bentuk sikap kooperatif saksi dalam mendukung proses penyidikan.
“Keterangan dari saksi hari ini tentunya dibutuhkan untuk membantu penyidik dalam pengungkapan perkara ini secara utuh dan terang-benderang,” tegas Budi Prasetyo dalam keterangannya.
Sebagai informasi, perkara korupsi ini terbongkar melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Senin (14/9/2026). Hingga saat ini, lembaga antirasuah tersebut telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pembukaan blokir dan pengurusan HGB lahan PT Summarecon Agung di Kabupaten Bogor, serta dugaan jual-beli jabatan di lingkungan Kementerian ATR/BPN.
Kedelapan tersangka tersebut meliputi Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, serta lima pihak swasta yakni Fahd El Fouz alias Fahd A Rafiq, Arif Sugiyanto, Muhammad Fakhry, Erwin, dan Rizal Pahlevi.
(Red/Put)
