SUBANG | Asosiasi Media Konvergensi Indonesia (AMKI) Jawa Barat menegaskan kesiapan penuh untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat ekosistem informasi publik yang sehat, akurat, dan kredibel. Komitmen tersebut disampaikan dalam pelantikan Pengurus AMKI Jawa Barat periode 2025–2030 yang digelar di Sari Ater Hot Spring Ciater, Kabupaten Subang, Kamis (20/11/2025).
Pelantikan ini mengukuhkan Catur Aziyanto sebagai Ketua AMKI Jawa Barat, didampingi Eko Junanto sebagai Sekretaris dan H. Ersan Syamsudin sebagai Bendahara, bersama para kepala bidang yang akan menangani sektor strategis seperti digitalisasi, pendidikan, kemitraan, dan pemberitaan.
Hadir dalam acara tersebut berbagai unsur pemerintah daerah dan institusi penegak hukum, mulai dari perwakilan Gubernur Jawa Barat, perwakilan Kapolda Jabar, Pangdam III/Siliwangi, Kejati Jawa Barat, Dinas PUPR, Dinas Pendidikan, hingga para tokoh daerah dan akademisi.
Media Harus Berperan dalam Stabilitas Informasi Publik
Ketua Umum AMKI Pusat, Tundra Meliala, dalam sambutannya menegaskan bahwa salah satu tugas utama AMKI adalah menjadi penjaga kualitas informasi publik, sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan ruang informasi yang sehat.
”AMKI harus menjadi jembatan antara media, pemerintah, dan masyarakat. Ini bukan hanya organisasi, tetapi gerakan yang mengembalikan kepercayaan publik kepada media,” tegasnya.
Ia menilai bahwa di tengah derasnya arus digitalisasi, peran media tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai penjernih, edukator, dan penyaring konten di masyarakat.
Catur Aziyanto: Kerja Sama Media–Pemerintah Adalah Keharusan
Ketua AMKI Jawa Barat terpilih, Catur Aziyanto, secara tegas menempatkan AMKI sebagai pihak yang siap membangun sinergi dengan pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di Jawa Barat.
“Ini hukumnya wajib. Media harus membangun kepercayaan dengan pemerintah, bukan justru saling menjauh. AMKI Jawa Barat siap menjadi mitra strategis pemerintah,” ucapnya.
Catur menegaskan bahwa kolaborasi antara media dan pemerintah bukan berarti mengurangi independensi pers, tetapi memperkuat fungsi media sebagai mitra objektif yang mengawal transparansi dan akuntabilitas.
Empat Program Kunci untuk Mendukung Kerja Sama dengan Pemerintah
Dalam rangka memperkuat posisi AMKI sebagai mitra strategis pemerintah, Catur memaparkan beberapa agenda utama:
1. Penguatan kompetensi pelaku media
Pelatihan, workshop, dan sertifikasi akan diselenggarakan agar media di Jawa Barat mampu mengikuti perkembangan teknologi, jurnalisme digital, dan standar informasi publik.
2. Kolaborasi antar-media untuk stabilitas pemberitaan
Catur menekankan bahwa media yang berkonflik satu sama lain justru melemahkan kekuatan pers. AMKI akan mengedepankan kolaborasi demi stabilitas informasi daerah.
3. Mengawal pemberitaan yang akurat dan bertanggung jawab
AMKI akan bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menangkal hoaks dan disinformasi yang dapat mengganggu stabilitas sosial.
4. Kemitraan formal dengan pemerintah daerah
AMKI menargetkan kerja sama lintas sektor, mulai dari komunikasi publik, transparansi kebijakan, hingga literasi digital masyarakat.
Kolaborasi, Integritas, dan Penguatan Ekosistem Informasi
Catur juga menegaskan pentingnya integritas pengurus dan kekompakan internal organisasi agar AMKI dapat menjalankan perannya secara profesional.
”Kami bekerja bukan untuk seremoni, tetapi untuk membangun media yang kredibel, sehat, dan konstruktif bagi pemerintah dan masyarakat,” ujarnya.
Ia memastikan bahwa AMKI Jawa Barat akan hadir sebagai motor penguatan media di daerah dan mitra kerja pemerintah dalam mendukung program-program strategis pembangunan.
AMKI Jabar: Mitra, Pengawal, dan Penjernih Informasi Publik
Dengan pelantikan ini, AMKI Jawa Barat resmi mengemban peran sebagai jembatan kemitraan antara media dan pemerintah, menjaga kualitas informasi publik, serta memperkuat ekosistem media yang kolaboratif dan profesional.
Pelantikan ini menjadi momentum penting bagi AMKI untuk menegaskan komitmen jangka panjangnya:
menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun tata kelola informasi yang modern, transparan, dan dapat dipercaya. (**)
