Protes, Puluhan Warga Tegalnangklak Duduki Proyek KCIC

Transjabar.com – Keluhkan proyek pembagunan kereta cepat Jakarta – Bandung, puluhan warga yang tinggal di Kampung Tegalnangklak, Desa Bunder, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat lakukan aksi protes dengan menghalangi jalur KCIC.

Dengan menggelar tikar di terewongan KCIC Jakarta – Bandung yang lokasinya tidak begitu jauh dari tempat tinggal warga terdampak proyek nasional tersebut.

Yeni, seorang warga setempat mengaku kecewa dengan pembangunan KCIC Jakarta – Bandung. Pasalnya kata dia, rumah miliknya sudah rata, namun sampai saat ini belum ada ganti rugi.

Akibat kondisi itu, bersama dengan warga terdampak lainnya terpaksa tinggal di rumah kontrakan. Selama tiga tahun harus menunggu dan merasa lelah, akan tetapi ganti rugi tidak juga teralisasi.

” Kapan ganti rugi direalisasikan, sedangkan rumah saya sudah rata dengan tanah,” ujarnya, 10 Oktober 2022.

Ia mengaku heran, sebelumnya sudah ada kesepakatan dengan pihak pengembang proyek kereta api cepat mengenai ganti rugi. Warga akan terima kunci pada Februari 2021, namun hingga hari ini belum juga terealisasi. Kemudian dijanjikan kembali Oktober dan janji tersebut kembali tak ditepati.

” Janji tinggal janji, dan akan tetap tempati tempat ini sampai janji Ditepati, ” kata dia.

Hal senada juga disampaikan, Ketua RW
08 Kampung Tegalnangklak, Maman Rusmana mengatakan, dirinya mewakili warga beserta 11 Kepala Keluarga (KK) lain menuntut ganti rugi di bangun kembali rumah yang terdampak proyek kereta api cepat.

Pada 2019 lalu terjadi pergeseran tanah akibat pekerjaan proyek terowongan tersebut dan mengakibatkan 11 rumah ambruk. Akibatnya, masyarakat tinggal di kontrakan karena rumah mereka rusak berat.

“Pihak KCIC bersama perwakilan warga dan disaksikan sekda saat itu, duduk bersama membuat kesepakatan bawah pada 2020 lalu, rumah warga terdampak akan di bangun kembali. Namun, setelah beberapa kali kesepakatan hingga saat ini hal tersebut belum terealisasi,” ujar dia.

Menurutnya, warga terdampak memohon kepada pemerintah daerah khususnya bupati untuk menindaklanjuti permasalahan ini. Karena sampai saat ini pihak perusahaan tidak ada itikad baik ganti rugi.

“Kami tidak akan beranjak dari lokasi dan akan tetap tinggal di sini hingga ada keputusan yang pasti terhadap kami,” kata Maman.

Hingga naskah ini ditulis, awak media belum mendapat tanggapan dari pihak pelaksana proyek KCIC atau PT Sinohydro terkait persoalan ini.( Red).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *