Kembali Bergulir, Dugaan Korupsi Kapitasi Dinkes Karawang di Periksa Penyidik

Transjabar.com – Kasus dugaan Korupsi dana Kapitasi periode Januari – Juni Tahun 2014 sebesar Rp.32 Milyar Dinkes Kabupaten Karawang, Jawa Barat kembali bergulir, sejumlah pihak informasinya sudah kembali dipanggil pihak penyidik Polres Karawang untuk dimintai keterangan.

Diduga ada pengendapan dana Kapitasi dan dugaan penyalagunaan alokasi anggaran, dimana dana tersebut malah  disetorkan ke Kasda Kabupaten Karawang.

Padahal, jika dilihat dari Peraturan Presiden ( Perpres ) No. 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah,  tertanggal  21 April 2014, paling lambat 15 hari sudah harus dibagikan ke FKTP.

Namun demikian, kendati Perpres No 32 Tahun 2014 tersebut sudah di terbitkan, sekitar 50 Puskesmas ditenggarai belum menerima aliran dana Kapitasi tersebut.

Ya saya sudah kembali dipanggil penyidik berkaitan dengan dana Kapitasi, dalam kasus ini sudah berulangkali di panggil sejak kasus bergulir,” ujar Yanto ketika dikonfirmasi,

Sekretaris Dinas Kesehatan Karawang Yanto Ardiansyah ketika dikonfirmasi mengaku sudah berulangkali dipanggil APH untuk memberikan keterangan kepada penyidik berkaitan dengan dana Kapitasi sekitar 50 Puskesmas di Karawang yang belum dibayarkan.

Terkait dengan pemanggilan oleh penyidik, berkaitan dengan dirinya saat menjabat sebagai Kasubag Keuangan di Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang, saat Kadinkes dijabat oleh Dr. Asep Hidayat Lukman.

Ditempat terpisah mantan Kadis Kesehatan Kabupaten Karawang Dr. Asep Hidayat  Lukman ketika dikonfirmasi mengatakan, terkait dana Kapitasi kenapa pada waktu belum dibagikan ke tiap fasilitas kesehatan ( faskes ) karena belum ada payung hukumnya secara menyeluruh, terutama berkaitan besaran jumlah yang akan dibagikan.

Meskipun kata Dr Asep, payung hukum tentang dana Kapitasi JKN tercantum di Perpres No 32 Tahun 2014, tapi waktu itu belum ada Perpres yang mengatur tentang besaran pembagian kepada Faskes.

“Pembagian ke Faskes seperti apa waktu itu belum tau besaranya seperti apa, ” jelasnya.

Sehingga kata dia, sebagai antisipasinya dana Kapitasi tersebut disetorkan ke Kasda. Perlu diketahui, dana Kapitasi saat itu PPK nya dipegang oleh Bu Nanik Jojana Kabid Yankes.

Makanya dana tersebut tidak dibagikan ke Faskes, karena belum ada payung hukumnya, sehingga dilakukan langkah antisipasi dana yang masuk di Dinkes langsung disetorkan ke Kasda.

“Bukti setoran ke Kasda juga masih ada,” katanya,  saat dihubungi Jumat, 14 Oktober 2022.

Lebih lanjut dia katakan, dana Kapitasi yang harusnya dikelola Dinkes sebesar Rp.32 Milyar dilebur dengan APBD II Kabupaten Karawang, dan kewenangan untuk penggunaan anggaran tersebut menjadi kewenangan Bupati Karawang,

” Terkait dengan persoalan ini saya juga pernah diperiksa oleh Polres, dan terakhir oleh pihak Kejaksaan Karawang, ” ujar dia.

Kabid SDK Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang Dr Ahmad Laode yang saat itu menjabat sebagai Kapus Rawamerta membenarkan, terkait dengan dana Kapitasi belum diterima.

” Ia akui, belum dibagikannya dana tersebut memang karena belum ada payung hukumnya, ” ujarnya.

Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Karawang AKP Arief Bustomy membenarkan ketika dikonfirmasi terkait dana Kapitasi JKN Tahun 2014.

” Ya, saat ini masih dalam penyelidikan, nanti akan kita informasikan perkembangannya. ”

(sr/red).