Dianggap Tak Becus Tangani Korupsi, Jaksa Agung Diminta Copot Kajari Karawang

Karawang}Newsnet.id – Kepada wartawan Sekjen LSM Kompak Reformasi, Pancajihadi AL Panji menjelaskan pihaknya telah menyurati Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Surat yang ditujukan langsung ke Jaksa Agung Republik Indonesia tersebut meminta Kepala Kejaksaan Negeri Karawang Rohayatie secepatnya dicopot dari jabatanya.

Ia katakan, melalui Surat 3bernomor 03/LSM-KR-LP/I/21 tertanggal 16 Januari 2021 dengan tembusan ke Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan dan Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan.

Alasanya, menurut Panji, Rohayatie sudah terlalu lama menjabat sebagai Kajari Karawang. Terlebih dalam penanganan kasus tipikor dianggap minim dan penyelamatan uang negara yang digerogoti pelaku koruptor tidak siknifikan.

“Perlu penyegaran, Karawang harus bebas dari korupsi,” ujarnya, Senin ( 18/1/2021).

Termasuk dugaan kasus korupsi di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Karawang yang tidak ada titik terang. Padahal pihak Kejaksaan Karawang sendiri telah memberikan keterangan Pers bahwa sudah mengantongi nama yang bakal dijadikan tersangka dalam kasus Dam Parit.

“Sampai sejauh ini mana, malah tidak jelas juntrunganya, termasuk dugaan kasus lainya, ” cetusnya.

Sehingga kata Panji, pihaknya menganggap dan berkeyakinan bahwa Kajari seperti enggan menangani kasus korupsi di Karawang yang diduga banyak melibatkan OPD.

” Apalagi kalau dilihat kedekatan Kajari dengan Bupati Karawang kami nilai ini sudah cukup membahayakan, ” katanya.

Dengan pendekatan itu nantinya bisa berdampak pada profesional kinerja Kajari dalam menangani kasus korupsi di Karawang. Makanya diperlukan penyegaran, dan Kajari sudah terlalu enjoy di Karawang.

“Kami malah apresiasi dengan kinerja Kejaksaan Negeri Subang yang berani menangkap Sekda Subang yang tersangkut kasus korupsi,” jelasnya.

Sementara Kajari Karawang, jangankan menangkap pejabat. Nangkap kepala desa yang diduga melakukan korupsi saja tidak berani. Padahal berdasarkan data dan informasi pihaknya temuan riksus dugaan korupsi dapat merugikan uang negara hingga ratusan juta rupiah.

“Jika Kajari Karawang keberatan dengan isi materi dalam surat yang kami sampaikan ke Kajagung, sah sah saja, silahkan berikan alasanya. Namun demikian kami tidak butuh alasan,” cetus Panji.

Panji juga menjelaskan, dalam surat yang dilayangkan juga melampirkan kliping dari berbagai media tentang pernyataan-pernyataan kasus korupsi namun tidak ada realisasi.

” Selain melayangkan surat lewat pos kami juga mengirimkan surat format digital lewat aplikasi Adhyaksa Conect dan lewat tiga nomor pengaduan whatsapps milik Kejaksaan Agung. Dan mudah-mudahan surat kami mendapat respon secepatnya,” pungkasnya. (ctr).