Politisi Demokrat Beny K Harman Cecar PPATK Soal Landasan Terkait Uang 300 Triliun

TRANSJABAR.COM | Terkait dengan polemik uang Rp.300 Triliun di lingkungan Kemenkeu RI terus bergulir, bahkan persoalan tersebut dibahas dalam agenda rapat kerja Komisi III DPR RI dengan menghadirkan Pusat Pelaporan Analisa Transaksi Keuangan ( PPATK ), Rabu( 22/3/2023).

Dalam kesempatan itu politisi Partai Demokrat Beny K Harman mempertanyakan terkait dengan uang sebesar Rp. 300 Triliun tersebut.

Beny mencecar pihak PPATK, Beny menanyakan tentang landasan hukum terkait pembukaan dugaan kasus TPPU melalui Menko Mahfud MD.

Situasi agak memanas saat Beny K Harman terus mencecar PPATK yang dihadiri langsung oleh Kepala PPATK Ivan Yustiavanda.

Beny selain menanyakan soal landasan hukum terkait diumumkanya dugaan TPPU di Kemenkeu yang nilainya mencapai Rp. 300 Triliun, juga menanyakan kepada Ivan apakah sebelumnya PPATK sudah melaporkan ke Presiden atau belum.

Dengan tegas Ivan menjawab semua pertanyaan disampaikan oleh Beny. Ivan menjawab bahwa pihaknya sudah menyampaikan ke Menseskab Pramono Anum, namun Ivan tidak bisa menjawab pertanyaan Beny, apakah laporan yang disampaikan melalui Menseskab sudah sampai ke Presiden atau belum, pertanyaan tersebut tidak bisa menjawab.

” Soal itu belum mendapatkan informasi hal, ” kata Ivan,

Lebih mendalam Beny pertanyakan terkait dengan landasan hukum terkait dugaan TPPU ini sehingga persoalan ini disampaikan ke publik.

” Apakah boleh persoalan ini disampaikan ke publik ? ” tanya Beny. Dan Ivan menjawab boleh sepanjang tidak disebutkan nama diperbolehkan.( Erna /red).