HUKRIM  

Sidang Perkara Dugaan Korupsi Pasar Pelita Sukabumi Ditunda

TRANSJABAR.COM | Sidang pembacaan vonis terdakwa kasus korupsi Pasar Pelita Kota Sukabumi ditunda. Majelis hakim meminta waktu sebelum menjatuhkan hukuman kepada mantan Staf Ahli Wali Kota Sukabumi Ayep Supriatna dan Irwan yang merupakan mantan Direktur PT AKA.

“Mengenai pembacaan putusan, kami memohon waktu karena putusan belum bisa dibacakan hari ini,” kata majelis hakim di PN Bandung, Jl LLRE Martadinata, Kota Bandung, Senin (3/4/2023).

Majelis hakim beralasan perlu berdiskusi kembali sebelum membacakan putusan. Rencananya, pembacaan vonis untuk Ayep Supriatna dan Irwan bakal dilakukan pada Rabu (5/4/2023) mendatang.

Sebagaimana diketahui, Ayep Supriatna dituntut hukuman 16 tahun penjara di kasus dugaan korupsi Pasar Pelita. Tuntutan kepada Ayep dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Bangkit Budi Satya pada Senin (6/3) lalu.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ayep Supriatna dengan hukuman pidana penjara selama 16 (enam belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan,” tulis SIPP.

Selain menuntut hukuman 16 tahun penjara, jaksa juga menuntut agar Ayep membayar denda sebesar Rp 600 juta subsidair tiga bulan kurungan. Kemudian memberikan pidana tambahan berupa uang pengganti (UP) sebesar Rp 15 juta.

“Menjatuhkan pidana tambahan kepada terdakwa untuk mengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp 15.000.000 dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu satu bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penuntut Umum,” lanjutnya.

Harta sitaan tersebut dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti. Kemudian apabila terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan penjara selama delapan tahun penjara.

Dalam lembar tuntutannya, Jaksa Penuntut Umum turut menyatakan barang bukti sebanyak 256 buah. Dia didakwa Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara itu, terdakwa Irwan yang merupakan mantan Direktur PT AKA dituntut hukuman 16 tahun penjara dengan denda Rp 600 juta subsidair tiga bulan. JPU juga menuntut Irwan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 1.940.000.000 atau Rp 1,9 miliar.

“Dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa Penunutut Umum dan dapat dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana dengan penjara selama 8 (delapan) tahun penjara,” sambungnya.

Sekedar informasi, pembangunan Pasar Pelita terlibat beberapa kasus mulai dari tipu gelap hingga tindak pidana korupsi. Kasus itu terjadi setelah adanya kontrak kerjasama yang diteken pada 25 Maret 2015 melalui mekanisme Build Operate Transfer (BOT).

PT AKA ditunjuk sebagai kontraktor proyek tersebut dengan nilai investasi mencapai Rp 390 miliar. Namun dalam perjalanannya, PT AKA tidak mampu menyelesaikan kewajibannya untuk membangun Pasar Pelita dengan target di perjanjian kontrak selama 30 bulan. Pasar itu pun kemudian dinyatakan mangkrak.

Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi mengungkapkan negara telah mengalami kerugian sebesar Rp 19 miliar dari dugaan kasus tindak pidana korupsi (tipikor) atas Bank Garansi bodong (fiktif) pembangunan Pasar Pelita Sukabumi.

Ada dua tersangka dalam kasus tersebut yaitu Ayep Supriatna sebagai Eks Staf Ahli Wali Kota Sukabumi dan Irwan yang sempat menjabar sebagai Direktur PT Anugerah Kencana Abadi (AKA).(son).