KARAWANG | LSM Kompi ( Lembaga Swadaya Masyarakat Komite Masyarakat Peduli Indonesia ) Ergat Bustomi Ali menegaskan, pihaknya terus mendesak kejaksaan Negeri Karawang untuk mengusut tuntas terkait dugaan korupsi subsidi di PT. Pupuk Kujang Cikampek ( PKC).
Ia mengingatkan, bahwa BPK RI pada semester II di Tahun 2025 mencatat sebanyak 17 temuan dan 38 rekomondasi yang belum juga diselesaikan oleh PT Pupuk Kujang.
Temuan yang paling besar menimbulkan kerugian yaitu pemborosan tunjangan penghargaan bakti/kesetiaan karyawan mencapai Rp.10 miliar lebih, Harga Pokok Produksi (HPP) Pupuk Urea. ” Sedangkan Pupuk NPK 151012, Pupuk Organik BPK mendapati selisih harga mencapai Rp. 51 Milyar lebih, ” katanya.
Selain itu, penanganan pupuk rejeck tidak tertib sebanyak 753 ton yang merugikan PT. PKC sebesar Rp.3 milyar, dan dugaan penyelewengan Pupuk bersubsidi sebanyak 1.444.704 ton dengan total rupiah kerugian mencapai Rp. 8 milyar.
Ia menyayangkan, dugaan korupsi di tubuh perusahaan plat merah PT Pupuk Kujang Cikampek ( PKC) ini sebenarnya tidak perlu terjadi, apalagi PKC bagian dari perusahaan BUMN untuk mensupport kelangsungan Ketahanan Pangan Nasional. ” Kami ingin kasus ini terus diproses, kami mendesak pihak Kajari Karawang tegas, lugas dan transparan tangani pelaporan kami, dan jangan bertele-tele. Jika lamban kami akan turun lakukan orasi, ” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Karawang, Moeslem Haraki, SH. MH ketika dikonfirmasi dengan tegas mengatakan laporan dugaan korupsi di PT. Pupuk Kujang yang dilayangkan LSM Kompi sedang dalam proses.
Ia menjelaskan, penyidik juga sudah melakukan pemanggilan saksi – saksi untuk dimintai keterangan, dan memastikan bahwa kasus ini akan terus berjalan.
” Semua pihak yang terlibat akan kami panggil untuk dimintai keterangan, yang pasti laporan ini sedang kami proses, semua menunggu giliran, karena memang banyak sekali laporan dari masyarakat terkait dugaan korupsi, ” katanya.(01/ctr).



