Sengketa Lahan, Polres Karawang Sita Barang Bukti

Karawang|Transjabar.com -Pertikaian antara H.Safei vs PT.TAM dalam memperebutkan hak pengelolaan lahan seluas 1050 meter persegi milik Perum Jasa Tirta ( PJT II ) di wilayah desa Mekar Jaya kecamatan Purwasari kabupaten Karawang, hingga adanya intervensi dari pihak kepolisian Resort Karawang. Padahal perkaranya masih dalam persidangan di pengadilan Negeri Karawang.

Keterangan Simon kuasa hukum H. Safei saat di adakan Konfeurensi Pers di lokasi lahan pertikaian pada pekan lalu mengatakan, Polres Karawang telah melakukan aksi penyitaan pagar seng sebagai barang bukti terhadap lahan yang dikuasai H.Safei.

Menurut Simon penyitaan tersebut ilegal karena tidak ada surat perintah izin penyitaan dari pengadilan negeri Karawang dan tidak dipasang bentangan garis police line. Kalau pun penyitaan itu legal sambungnya, pihak kepolisian sebatas mendampingi tetapi yang berhak mengeksekusi ( pembongkaran ) yakni pihak Satpol PP.

Namun dibalik persoalan ini semua, ia menyebutkan,adanya mal administrasi yang dilakukan oleh PJT II mengakibatkan carut marutnya pengelolaan lahan di wilayah Karawang. Sehingga adanya pengalihan kontrak sepihak kepada PT. TAM .

“Besar kecurigaan kami, ada pemodal besar dalam hal ini PT.TAM yang bermain ,bagaimana PT. TAM mempunyai kontrak lahan ? Sementara kami masih mempunyai kontrak diatas lahan ini,” ujarnya .

Simon menyebutkan, kekisruhan lahan ini terjadi ada rencana besar lahan tersebut dijadikan akses jalan masuk ke pabrik PT .TAM.Hal ini menjadi lahan basah bagi PJT II dan ada permainan dibalik meja kemungkinan menguntungkan oknum -oknum pihak PJT II. Sehingga diduga ada tindak pidana korupsi dalam perkara tersebut.

Ia menjelaskan,dirinya akan menerangkan ke pihak penyidik,perkara tersebut masih dalam proses perkara pengadilan Negeri. Ia pun akan meminta surat perintah penyitaan dan berita acara penyitaan. Namun sayangnya ia katakan,saat dikorfirmasi di kantor Polrrs Karawang, pihak kepolisian hanya sebatas menunjukan surat berita acara penyitaan saja.

“Sebagaimana ketentuan hukum, selama dalam perkara pidana masih terkait perkara pidana harus ditunggu dulu perkara perdatanya mempunyai hukum tetap, baru perkara pidananya berjalan ,” pintanya, Selasa (30/6/2020).

Simon juga meminta kepada pihak kepolisian agar lebih bersabar dan bekerja secara prefosional.”Sebaiknya tidak melakukan eksekusisebelum adanya putusan pengadilan,”pungkas simon.

Laporan :Dedi

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *