Sekdisdik: Proses KBM Tatap Muka Belum Bisa Dilaksanakan

Bogor|Transjabar.com – Stakeholder pendidikan di Kabupaten Bogor menginginkan sekolah dapat dibuka pada tahun ajaran baru. Tentunya hal ini pun mengikuti aturan pembatasan – pembatasan sesuai protokol kesehatan pencegahan Virus Corona.

Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor, Atis Tardiana mengatakan, saat ini pihaknya sedang menyusun petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis untuk mengantisipasi dibukanya tatanan kehidupan baru kegiatan belajar dan mengajar (KBM) di satuan pendidikan.

“Mereka itu menginginkan KBM pada tahun ajaran 2020/2021 yang dimulai 13 Juli nanti dilaksanakan tatap muka,” ungkapnya usai menggelar pertemuan dengan stakeholder pendidikan seperti PGRI, IPI, BMPS, K3S SD, MKKS SMP, Koryandik dan MKKS di aula kantor Disdik Kabupaten Bogor, Rabu (3/6/2020).

Diterangkannya, keinginan sekolah dibuka pada tahun ajaran baru didasari banyaknya keluhan. Baik mulai dari masyarakat, satuan pendidikan utamanya swasta dan anak didik sendiri.

“Ada keluhan memang, sebab walaupun sekarang KBM bisa dilaksanakan tapi menurut mereka tidak efektif dan kurang efisien karena tidak bisa tatap muka. Jadinya mereka menginginkan 13 Juli itu ada KBM tatap muka,” ucapnya.

Atis menjelaskan, untuk penerapan KBM tatap muka hingga saat ini belum ada arahan dari pemerintah pusat, sehingga belum bisa dilaksanakan. Namun demikian persiapan harus tetap dilaksanakan, agar ketika nanti dijalankan tinggal diterapkan.

“Nah, kalau pun nanti diberlakukan tetap mengedepankan protokol kesehatan dengan ketat. Mulai dari phsycal distancing (pembatasan fisik), sekolah menyiapkan alat pengukur suhu untuk anak-anak sebelum masuk kelas, menyemprotkan cairan disinfektan, menyiapkan fasilitas cuci tangan dan lainnya,” katanya.

Atis menyebut, Disdik sendiri sejak sekarang sedang mempersiapkan apa yang diinginkan tersebut. Mengingat untuk melaksanakan hal itu tidak mudah dilakukan. Karenanya meminta masukan banyak pihak dalam penyusunan juklak dan juknisnya. Termasuk, kesiapan sarpras sekolah. Sehingga ketika memang diberlakukan atau tidak pada Juli nanti, sudah siap.

“Mengenai hal ini, besok Pak Kadisdik Kabupaten Bogor akan menyampaikannya ke Bupati Bogor, Ade Yasin. Sedangkan Jumat (5/6) akan dibahas dalam rapat kerja dengan Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor,” tandas Atis.

Sementara, Ketua MKKS SMK Kabupaten Bogor, Budi Antoro menerangkan, permasalahan pendidikan di tiap daerah dalam menghadapi tahun ajaran baru di tengah pandemi Covid-19 berbeda-beda.

Misalnya, di DKI Jakarta, Gubernur Anies Baswedan memberikan beberapa syarat lingkungan pendidikan dibuka pada fase New Normal. Salah satunya disiasati dengan KBM sistem shift harian.

“Di DKI Jakarta aturannya begitu, jumlah rombongan belajar dalam satu kelas dikurangi 50 persen. Jadi misal dari sebelumnya 30 orang menjadi 15 orang dalam satu kelas. Belajarnya yang 15 orang hari ini dan 15 siswa pada hari berikutnya,” ujarnya.

Oleh sebabnya, saat ini pihaknya masih menunggu kebijakan pemerintah pusat. Mengingat, yang menentukan bisa tidak seperti itu Tim Gugus Covid-19.

“Kita masih menunggu, karena kan yang menentukan bukan Dinas Pendidikan, melainkan Tim Gugus Covid-19,” tukas Ketua Yayasan Pesona Dewantara ini.
(Agus Sudrajat)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *