Puluhan Penggarap Resah, Kuasa Hukum: Ini Pasti Ada Yang Ngak Beres

Bogor|Transjabar.com – Warga yang menamakan dirinya sebagai Kelompok Tani Kerja seklaligus sebagai penggarap diatas lahan seluas kurang lebih 30 hektar (lahan blok Alas Bandawasa) di Kampung Palalangon RT 02 RW 03 Desa Pasir Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor menyisakan persoalan yang cukup serius.

Pasalnya, lahan yang telah digarap sejak bertahun-tahun lamanya tersebut, saat ini ditutup sementara oleh pihak jajaran Muspika Cigombong dan Kepala Desa Pasir Jaya.

Penutupan lahan Alas Bandawasa itu mengacu pada Keputusan Bupati Bogor Nomor : 443 / 450 / Kpts / Per-UU / 2020 tentang Perpanjangan PSBB menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif.

Kuasa Hukum warga dari kantor Syakib Afif dan Partners, Anggi Triana Ismail menerangkan meski ada keputusan tentang penutupan lahan, namun kenyataannya tidak berjalan seiring dengan sikap para jajaran Muspika. Mengingat dilokasi hamparan blok Alas Bandawasa ini masih banyak yang berlalu lalang, mulai adanya kegiatan latihan perang oleh TNI sampai kepada adanya dugaan keras transaksi pengalihan hak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

“Dari dasar itulah, hadir oknum-oknum militer yang diduga implikatif dari indikasi transaksional yang telah terjadi antara oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Sehingga, kehadiran oknum militer tersebut sangat mengganggu aktifitas para penggarap atau petani,” kata Anggi dalam keterangannya yang diterima transjabar.com. Sabtu (24/10/2020).

Menurutnya, para penggarap sangat terganggu dan ketakutan dengan adanya hilir mudik orang-orang asing (bukan warga setempat) dari oknum militer dan sosok pria-pria seperti bos – bos besar sampai kepada tukang ukur.

“Ini yang disampaikan penggarap kepada kami, hal ini merupakan bentuk ketidak konsistensian jajaran Muspika Cigombong dalam menginstruksikan hukum dilapangan.
Tugas mereka hanya selesai dipemasangan baliho-baliho sepanjang jalan saja, tidak sampai kepada penjagaan serius untuk mengamankan dilapangan. Buktinya banyak yang lalu lalang masuk keluar blok alas ini, padahal disatu sisi jajaran Muspika ini telah mengeluarkan produk hukum yang mengikat bagi siapa saja tidak boleh memasuki wilayah blok alas,” tegasnya.

Dengan adanya peristiwa tersebut, lanjut Anggi, pihaknya telah melayangkan surat peringatan (somasi) kepada seluruh jajaran Muspika Cigombong berikut tembusannya. Termasuk mengirimkan surat pimpinan kepada Mabes TNI, KASAD TNI RI guna menyikapi orang-rang yang mengaku dirinya sebagai oknum militer.

“Kalau tidak ada perubahan terpaksa akan mengajukan gugatan kepada pihak-pihak terkait yang sampai saat ini sedang kami investigasi keberadaannya. Yang atas kehadirannya itu, sebab klien kami sebagai penggarap sangat terganggu dan mengalami kerugian moril serta meteril akibat adanya peristiwa ini,” tutur Anggi.

Laporan: Agus Sudrajat

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *