DPRD Turun Terkait Polemik Amdal Pembangunan Gardu Induk di Desa Blender

CIREBON | TRANSJABAR.COM – Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (KCBI) beserta warga Desa Blender, Kec. Karangwareng, Kab. Cirebon melakukan audiensi di Aula Kecamatan Karangwareng. Audiensi tersebut berjalan dengan aman dan lancar, Rabu (30/6/2021).

Dalam audensi tersebut dihadiri Muspika Kec. Karangwareng, serta perwakilan masyarakat Desa Blender yang merasa tidak puas dan tidak menyetujui dengan adanya pembangunan Gardu Induk di desanya.

Menurut Aktifis KCBI, Doni mengatakan, bahwa ada beberapa permasalahan yang disoal dalam rencana  pembangunan Gardu Induk dan jaringan Transmisi 500 KV oleh PT. Tanjung Jati Power. Salah satunya adalah mengenai fatwa Desa Blender bukan termasuk Desa yang di zonakan pembangunan. Menurutnya perijinan AMDAL ada yang dirasa janggal dan bertabrakan.

Dalam Audiensi tersebut pula Doni menyampaikan Aspirasi dan keluhan masyarakat Desa Blender terkait rencana pembangunan Gardu Induk tersebut. “Dan yang mana dalam Administrasinya sudah terjadi dokumen Amdalnya, bahkan di lokasi pun sudah terpampang plang IMB.

 

“Kami berharap pihak pemrakarsa harus melibatkan masyarakat untuk konsultasi publik. Minimalnya pihak pemrakarsa adanya bentuk penyampaian dampak dan manfaat dari pembangunan tersebut secara transparan kepada warga masyarakat Blender,” tegas Doni.

Sementara itu perwakilan masyarakat Blender, Wela merasa kaget dengan mendengar informasi akan dilaksanakan proyek pembangunan Gardu Induk di atas lahan Desa Blender seluas 5,3 Ha. Wela dengan tegas mengatakan bahwa  masyarakat sampai dengan saat ini tidak pernah diajak diskusi terkait rencana pembangunan itu oleh PT. Tanjung Jari Power.

“Kami pertegas sekali lagi bahwa kami sudah membuat petisi serta menyatakan sikap untuk menolak perizinan sepihak dari dinas-dinas terkait yang sudah ditempuh oleh pemrakarsa,” paparnya.

Disisi lain diwaktu yang bersamaan pihak DPRD Kab.Cirebon kunjungan ke Pemdes Blender, Kec. Karangwareng, Kab. Cirebon terkait akan melihat lokasi dan proses perijinan dari PT. Tanjung Jati Power yang sudah ditempuh.

Dalam kunker itu, salah satu anggota Komisi II DPRD Kab. Cirebon R. Cakra Suseno, SH melihat adanya kesalahan dari sisi proses administrasi yang telah ditempuh oleh pemrakarsa.

“Kita melihat hanya adanya dua Desa yg sudah penerbitan. Sedangkan lahan yang masuk di wilayah Pemerintahan Desa Blender belum dipenuhi. Oleh karenanya DPRD Kab. Cirebon mendesak segera kepada Dinas LH untuk segera melakukan addendum. Dan Dinas terkait harus lakukan revisi  dalam pemberian rekomendasinya,” jelas R. Cakra.

Cakra pun berharap kepada PT. Tanjung Jati Power untuk segera mungkin berkomunikasi dan mensosialisasikan kepada masyarakat Desa Blender terkait AMDAL. (Falah)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *